Setgab dan SBY

Sebelum bertolak ke Singapore dan Malaysia, di bandara Halim Perdanakusuma, 17/05/2010, SBY kembali menegaskan bahwa pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi itu sah. Keberadaannya, bukan untuk mengambil alih tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) –sebagaimana komentar dan informasi yang kini beredar.

Memang benar. Apa yang dia  katakan itu tak salah, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Sekaligus, kebijakan itu hak dirinya dan parpol koalisi pendukungnya. Pembentukan Setgab itu, merupakan keputusan politik –yang, dari dirinya segala pertanggung-jawaban politik akan dipertaruhkan. Memang, akan ada konskwensi dan implikasi politik yang –bisa jadi, malah bakal “menghantui” dirinya. Tapi, bisa juga sebaliknya, stabilitas politik pemerintahan SBY akan bisa terjaga, paling tidak hingga 2014 nanti.

Semua itu, masih sangat bergantung pada situasi politik nasional ke depan. Artinya, masib banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan berubah. Selagi, apa yang menjadi “agenda politik” masing-masing pihak tetap terus terjaga, keberadaan Setgab itu tentu akan “aman”.

Tapi, fakta bahwa keberadaan Setgab banyak disorot dan dikritisi, tak bisa dihindari lagi. Pembentukan Setgab sendiri, muncul ketika nuansa politik sedang  memanas. Skandal kasus century, diakui, sempat membuat pemerintahan SBY “gemetaran”. Segala upaya meredam “gelombang politik” DPR, ketika itu, tak banyak membuahkan hasil. Hak Angket DPR tetap menggelinding kencang –di mana Golkar ikut di dalamnya. Meski, akhirnya, paripurna DPR telah memutuskan masalah tersebut akan diproses secara hukum, namun bukan berarti masalah century dianggap selesai.

Putusan paripurna –yang akan memproses kasus century melalui mekanisme hukum, dinilai cukup membuat SBY lega. Pasalnya, melalui mekanisme hukum, segala sesuatunya akan mudah diukur. Ini sangat berbeda jika mekanisme politik DPR yang berjalan. Terlebih, mekanisme hukum –yang, kini berada di tangan KPK itu, kini harus memasuki wilayah kekuasaan politik –pernah disebutnya “simbol negara”. Tidaklah gampang, bisa-bisa proses hukum KPK justru akan mandul.

Tak lama setelah Sri Mulyani –biasanya dipanggil Bu Ani, diperiksa KPK, muncul rumor dirinya diangkat jadi managing director Bank Dunia. Belakangan, rumor itupun benar. SBY sendiri –dalam pernyataan resminya, malah mengucapkan selamat, seolah posisi baru Bu Ani itu sebagai sebuah prestasinya. Dan, semenjak itu, Bu Ani menyatakan mundur dari posisi menteri keuangan. Entah mana yang benar, apakah jabatan baru Bu Ani tadi, merupakan keinginan pribadinya atau –sebenarnya SBY, hingga kini belum jelas.

Selang sehari Bu Ani mundur, tiba-tiba saja –publik dikejutkan dengan manuver politik Golkar. Saat itu, sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pendukung pemerintah dibentuk. Yang menarik, bos Golkar –Aburizal Bakrie, biasa dipanggil Ical, ditunjuk jadi ketua harian setgab. Lagi-lagi, publik bertanya; apakah pembentukan setgab itu merupakan inisiatif politik Golkar atau SBY sendiri? Tak pernah terpublikasikan, siapa inisiator pembentukan setgab tersebut.

Yang pasti saja, posisi politik Golkar sudah berada di atas angin. Sebagai ketua harian setgab, Ical ditaksir punya tugas dan kewenangan yang berlebih. Meski Setgab sendiri sifatnya informal, tapi peran dan fungsi politiknya sangatlah besar. Bagi sebagian pengamat, posisi Ical dimaknakan seperti halnya “perdana menteri” dalam sistem parlementer –darinya, akan  memberangus peran-peran Boediono sebagai wakil presiden.

Dengan adanya setgab ini, peta politik nasional akhirnya berubah. Sikap Golkar –yang, tadinya vokal terhadap pemerintahan SBY, kini malah sudah melunak. Priyo Budi Santoso, salah satu ketua DPP Golkar, sempat menyatakan akan mem-peti-es-kan kasus skandal century. Juga, Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin, pernah menyatakan bahwa pembentukan setgab untuk mengamankan kepala negara dari  upaya pemakzulan. Nah, menjadi sangat jelas kan –apa yang jadi kepentingan Golkar?

Memang, kepentingan politik golkar akhirnya tercapai –bahkan, melebihi target politiknya. Golkar berhasil menjadikan SBY menjadi bergantung padanya. Dan, kini SBY telah menjadi “tawanan politik” Golkar. Karena golkar telah “berjanji” akan memberikan jaminan politiknya –terutama dalam membendung gelombang politik DPR tadi. Antara SBY dan Golkar, sudah terbangun sikap saling bergantung –dan, itulah makna setgab dibentuk. Di sana, siapa memanfaatkan siapa, sudah tidak lagi menjadi ganjalan masiang-masing.

Karenanya, apapun manuver politik politisi DPR di masa-masa mendatang, agaknya sudah tidak merisaukan SBY lagi. Dirinya bisa kembali “tidur” nyenyak, tanpa terganggu “suara bising” DPR. Upaya menggalang dukungan hak menyatakan pendapat, yang sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu, diduga akan kandas di tengah jalan. Meski, kini sudah terkumpul 106 suara dukungan –dari 560 jumlah anggota DPR, hingga kinipun tak bertambah lagi. Artinya, pihak Golkar sendiri  –tentunya, akan “menertibkan” anggotanya sesuai petunjuk sang ketua harian setgab –sekaligus bos mereka sendiri.

Hak menyatakan pendapat DPR, merupakan rute politik yang harus ditempuh, jika memang arahnya pada proses pemakzulan presiden. Prosedur yang harus dilalui pun, juga panjang. Sebab, UU no 27/2009, telah mensyaratkan bahwa sidang paripurna hak menyatakan pendapat itu –nantinya harus dihadiri 75% anggota DPR. Lalu, harus disetujui 3/4 dari anggota yang hadir. Kita bisa bayangkan, tanpa keterlibatan Golkar di situ, manuver politik DPR tadi hanyalah mimpi.

Sekali lagi, pembentukan setgab di atas, tak lebih dari “jualan politik” Golkar terhadap SBY. Dengan harapan, apa yang menjadi agenda-agenda pemerintah –nantinya, akan mendapatkan respon “yang lunak” di DPR.  Begitupun sebaliknya, Golkar akan menjadikan SBY sebagai “sandera” –yang akan merubah konstelasi politik lingkaran istana, orang sekitar SBY sendiri. Kasus Susno –mantan Kabareskrim Polri, yang kini mendekam di penjara,  misalnya, dapat kita jadikan tolok ukur dalam melihat perubahan di atas.

Padahal, stabilitas politik nasional, tidak hanya ditentukan oleh hubungan “mesra” –antara DPR dan pemerintahan SBY saja. Banyak hal-hal yang  bakal tak terduga sebelumnya. Dan, itu menjadikan setgab harus berpikir keras –juga, berpikir ulang, jika tahun 2014 nanti benar-benar menjadi pertaruhan politiknya.

Kita lihat saja, sampai kapan “kemesraan” itu akan berlangsung.

jakarta, 17 mei 2010