Media Indonesia – Pidato Lengkap Obama Terkait Tewasnya Osama

Media Indonesia – Pidato Lengkap Obama Terkait Tewasnya Osama.

Suku Indian

 

http://armalazoldik.wordpress.com/2010/03/11/suku-indian-sudah-memeluk-islam-sebelum-kedatangan-colombus-ke-amerika/ 

Suku Indian Sudah Memeluk Islam Sebelum Kedatangan Colombus ke Amerika
11 Maret 2010 oleh

armalazoldik
Christophorus Colombus

Christoforo Colombo (lidah Barat menyebutnya “Christophorus Colombus”) merupakan anggota Knights of Christ, organisasi payung bagi pelarian Templar yang diburu para penguasa Eropa yang dipimpin Puas Clement IV dan Raja Perancis, King Felipe V, sejak tanggal 13 Oktober 1307.Semasa mudanya, Colombus menjadi orang kepercayaan dari penguasa Italia, Rene d’Anjou yang merupakan Grandmaster Biarawan Sion. Biarawan Sion sendiri merupakan “Bapak” dari organisasi Knights Templar. Mereka inilah cikal-bakal gerakan Zionisme sekarang ini. Di dalam buku saya, “Knights Templar Knights of Christ” (2006), asal-muasal Colombus dipaparkan dengan lengkap.

Colombus menjejakkan kakinya di Amerika di akhir abad ke-15 Masehi. Lima abad sebelum Colombus tiba, para pelaut Muslim dari Granada dan Afrika Barat sudah menjejakkan kaki di daratan-benua yang masih perawan dan hanya ditinggali oleh suku-suku asli yang tersebar di beberapa bagiannya.

Imigran Muslim pertama di daratan ini tiba sekira tahun 900 Masehi sampai setengah abad kemudian pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah. Salah satunya bernama Khasykhasy Ibn Said Ibnu Aswad dari Cordova. Orang-orang Islam inilah yang mendakwahkan Islam pada suku-suku asli Amerika. Sejumlah suku Indian Amerika pun telah memeluk Islam saat itu antara lain suku Iroquois dan Alqonquin.

Lalu, setelah jatuhnya Granada tahun 1492, yang kemudian disusul oleh gerakan Inkuisisi yang dilakukan Gereja terhadap orang-orang Islam dan Yahudi di Spanyol, maka imigran kedua tiba di Amerika sekira pertengahan abad ke-16 Masehi. Tahun 1539, Raja Spanyol, Carlos V, melarang bagi Muslim Spanyol hijrah ke Amerika.

Menurut prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di Mississipi Valey dan Arizona, dikatakan jika orang-orang Islam yang datang ke daratan ini juga membawa gajah dari Afrika.

Colombus sendiri datang ke Amerika lima abad kemudian. Dalam ekspedisi pertamanya, Colombus dibantu dua nakhoda Muslim bersaudara bernama Martin Alonzo Pizon yang memimpin kapal Pinta dan Vicente Yanez Pizon yang ada di kapal Nina. Kedua bersaudara ini masih kerabat dari Sultan Maroko dari Dinasti Marinid, Abuzayan Muhammad III (1362-1366).

pakaian lelaki suku cherooke yang memakai sorban

Catatan harian Colombus menyatakan jika pada hari Senin, 21 Oktober 1492, ketika berlayar di dekat Gibara di tenggara pantai Kuba, mereka mengaku telah melihat sebuah masjid dengan menaranya yang tinggi yang berdiri di atas puncak bukit yang indah.Doktor Barry Fell dari Oxford University juga menemukan jika berabad sebelum Colombus tiba di Amerika, sekolah-sekolah Islam sudah tersebar di banyak wilayah. Antara lain di Valley of Fire, Allan Springs, Logomarsino, Keyhole, Canyon, Washoe, Mesa Verde di Colorado, Hickison Summit Pass di Nevada, Mimbres Valley di Mexico, dan Tipper Canoe-Indiana. Di berbagai kota besar Amerika Serikat. Di tengah kota Los Angeles, terdapat daerah bernama Alhambra, juga nama Teluk El-Morro dan Alamitos. Juga nama-nama seperi Andalusia, Aladdin, Alla, Albani, Alameda, Almansor, Almar, Amber, Azure, dan La Habra. Semuanya nama Islam.

pakaian perempuan suku cherooke yang hampir menutupi auratnya

Di tengah Amerika, dari selatan hingga Illinois, terdapat nama-nama kota kecil seperti Albany, Atalla, Andalusia, Tullahoma, dan Lebanon. Di negara bagian Washington juga ada nama daerah Salem. Di Karibia yang juga berasal dari kata Arab, terdapat nama Jamaika dan Kuba, yang berasal dari bahasa Arab “Quba”. Ibukota Kuba, Havana juga berasal dari bahasa Arab “La Habana”.Seorang sejarawan bernama Dr. Yousef Mroueh menghitung, di Amerika Utara ada sekurangnya 565 nama Islam pada nama kota, sungai, gunung, danau, dan desa. Di Amerika Serikat sendiri ada 484 dan di Canada ada 81.

Dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah, nama keduanya juga telah ditorehkan para pionir Muslim di tanah Amerika jauh sebelum Colombus lahir. Nama Mecca ada di Indiana, lalu Medina ada di Idaho, New York, North Dakota, Ohio, Tenesse, Texas, Ontario-Canada. Bahkan di Illinois ada kota kecil bernama Mahomet yang berasal dari nama Muhammad.

Se-quo-yah yang menciptakan silabel huruf Indian yang disebut Cherokee Syllabari pada 1821 ternyata seorang Muslim dan senantiasa mengenakan sorban

Suku-suku asli Amerika ternyata juga banyak yang berasal dari nama Arab, antara lain Suku Apache, Anasazi, Arawak, Cherokee, Arikana, Chavin Cree, Makkah, Hohokam, Hupa, Hopi, Mohigan, Mohawk, Nazca, Zulu dan Zuni. Bahkan kepala suku Indian Cherokee yang terkenal, Se-quo-yah yang menciptakan silabel huruf Indian yang disebut Cherokee Syllabari pada 1821 ternyata seorang Muslim dan senantiasa mengenakan sorban, bukan ikat kepala dari bulu burung seperti yang ada di film-film wild-west ala Hollywood.

Beberapa kepala suku Indian yang juga selalu mengenakan sorban di antaranya Sioux, Chippewa, Yuchi, Iowa, Sauk, Creek, Kansas, Miami, Potawatomi, Fox, Seminole, dan Winnebago. Foto-foto para kepala suku Indian tersebut yang bersorban saat ini masih disimpan di berbagai museum dan arsip nasional Amerika, antara lain yang ada di Philadelphia. Foto-foto itu berasal dari tahun 1835 dan 1870.

Saya yakin, bukan karena mereka sudah Islam maka Colombus datang dan membantai mereka. Tapi lebih didorong motivasi lain, yakni EMAS. Sama seperti kedatangan penjajah Eropa-Kristen ke Nusantara yang didorong 3G yaitu Gold (Emas), Glory (Kekuasaan), dan Gospel (Kejayaan Agama Kristen).

Rizki Ridyasmara

Setgab dan SBY

Sebelum bertolak ke Singapore dan Malaysia, di bandara Halim Perdanakusuma, 17/05/2010, SBY kembali menegaskan bahwa pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi itu sah. Keberadaannya, bukan untuk mengambil alih tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) –sebagaimana komentar dan informasi yang kini beredar.

Memang benar. Apa yang dia  katakan itu tak salah, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Sekaligus, kebijakan itu hak dirinya dan parpol koalisi pendukungnya. Pembentukan Setgab itu, merupakan keputusan politik –yang, dari dirinya segala pertanggung-jawaban politik akan dipertaruhkan. Memang, akan ada konskwensi dan implikasi politik yang –bisa jadi, malah bakal “menghantui” dirinya. Tapi, bisa juga sebaliknya, stabilitas politik pemerintahan SBY akan bisa terjaga, paling tidak hingga 2014 nanti.

Semua itu, masih sangat bergantung pada situasi politik nasional ke depan. Artinya, masib banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan berubah. Selagi, apa yang menjadi “agenda politik” masing-masing pihak tetap terus terjaga, keberadaan Setgab itu tentu akan “aman”.

Tapi, fakta bahwa keberadaan Setgab banyak disorot dan dikritisi, tak bisa dihindari lagi. Pembentukan Setgab sendiri, muncul ketika nuansa politik sedang  memanas. Skandal kasus century, diakui, sempat membuat pemerintahan SBY “gemetaran”. Segala upaya meredam “gelombang politik” DPR, ketika itu, tak banyak membuahkan hasil. Hak Angket DPR tetap menggelinding kencang –di mana Golkar ikut di dalamnya. Meski, akhirnya, paripurna DPR telah memutuskan masalah tersebut akan diproses secara hukum, namun bukan berarti masalah century dianggap selesai.

Putusan paripurna –yang akan memproses kasus century melalui mekanisme hukum, dinilai cukup membuat SBY lega. Pasalnya, melalui mekanisme hukum, segala sesuatunya akan mudah diukur. Ini sangat berbeda jika mekanisme politik DPR yang berjalan. Terlebih, mekanisme hukum –yang, kini berada di tangan KPK itu, kini harus memasuki wilayah kekuasaan politik –pernah disebutnya “simbol negara”. Tidaklah gampang, bisa-bisa proses hukum KPK justru akan mandul.

Tak lama setelah Sri Mulyani –biasanya dipanggil Bu Ani, diperiksa KPK, muncul rumor dirinya diangkat jadi managing director Bank Dunia. Belakangan, rumor itupun benar. SBY sendiri –dalam pernyataan resminya, malah mengucapkan selamat, seolah posisi baru Bu Ani itu sebagai sebuah prestasinya. Dan, semenjak itu, Bu Ani menyatakan mundur dari posisi menteri keuangan. Entah mana yang benar, apakah jabatan baru Bu Ani tadi, merupakan keinginan pribadinya atau –sebenarnya SBY, hingga kini belum jelas.

Selang sehari Bu Ani mundur, tiba-tiba saja –publik dikejutkan dengan manuver politik Golkar. Saat itu, sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pendukung pemerintah dibentuk. Yang menarik, bos Golkar –Aburizal Bakrie, biasa dipanggil Ical, ditunjuk jadi ketua harian setgab. Lagi-lagi, publik bertanya; apakah pembentukan setgab itu merupakan inisiatif politik Golkar atau SBY sendiri? Tak pernah terpublikasikan, siapa inisiator pembentukan setgab tersebut.

Yang pasti saja, posisi politik Golkar sudah berada di atas angin. Sebagai ketua harian setgab, Ical ditaksir punya tugas dan kewenangan yang berlebih. Meski Setgab sendiri sifatnya informal, tapi peran dan fungsi politiknya sangatlah besar. Bagi sebagian pengamat, posisi Ical dimaknakan seperti halnya “perdana menteri” dalam sistem parlementer –darinya, akan  memberangus peran-peran Boediono sebagai wakil presiden.

Dengan adanya setgab ini, peta politik nasional akhirnya berubah. Sikap Golkar –yang, tadinya vokal terhadap pemerintahan SBY, kini malah sudah melunak. Priyo Budi Santoso, salah satu ketua DPP Golkar, sempat menyatakan akan mem-peti-es-kan kasus skandal century. Juga, Sekretaris Fraksi Golkar, Ade Komarudin, pernah menyatakan bahwa pembentukan setgab untuk mengamankan kepala negara dari  upaya pemakzulan. Nah, menjadi sangat jelas kan –apa yang jadi kepentingan Golkar?

Memang, kepentingan politik golkar akhirnya tercapai –bahkan, melebihi target politiknya. Golkar berhasil menjadikan SBY menjadi bergantung padanya. Dan, kini SBY telah menjadi “tawanan politik” Golkar. Karena golkar telah “berjanji” akan memberikan jaminan politiknya –terutama dalam membendung gelombang politik DPR tadi. Antara SBY dan Golkar, sudah terbangun sikap saling bergantung –dan, itulah makna setgab dibentuk. Di sana, siapa memanfaatkan siapa, sudah tidak lagi menjadi ganjalan masiang-masing.

Karenanya, apapun manuver politik politisi DPR di masa-masa mendatang, agaknya sudah tidak merisaukan SBY lagi. Dirinya bisa kembali “tidur” nyenyak, tanpa terganggu “suara bising” DPR. Upaya menggalang dukungan hak menyatakan pendapat, yang sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu, diduga akan kandas di tengah jalan. Meski, kini sudah terkumpul 106 suara dukungan –dari 560 jumlah anggota DPR, hingga kinipun tak bertambah lagi. Artinya, pihak Golkar sendiri  –tentunya, akan “menertibkan” anggotanya sesuai petunjuk sang ketua harian setgab –sekaligus bos mereka sendiri.

Hak menyatakan pendapat DPR, merupakan rute politik yang harus ditempuh, jika memang arahnya pada proses pemakzulan presiden. Prosedur yang harus dilalui pun, juga panjang. Sebab, UU no 27/2009, telah mensyaratkan bahwa sidang paripurna hak menyatakan pendapat itu –nantinya harus dihadiri 75% anggota DPR. Lalu, harus disetujui 3/4 dari anggota yang hadir. Kita bisa bayangkan, tanpa keterlibatan Golkar di situ, manuver politik DPR tadi hanyalah mimpi.

Sekali lagi, pembentukan setgab di atas, tak lebih dari “jualan politik” Golkar terhadap SBY. Dengan harapan, apa yang menjadi agenda-agenda pemerintah –nantinya, akan mendapatkan respon “yang lunak” di DPR.  Begitupun sebaliknya, Golkar akan menjadikan SBY sebagai “sandera” –yang akan merubah konstelasi politik lingkaran istana, orang sekitar SBY sendiri. Kasus Susno –mantan Kabareskrim Polri, yang kini mendekam di penjara,  misalnya, dapat kita jadikan tolok ukur dalam melihat perubahan di atas.

Padahal, stabilitas politik nasional, tidak hanya ditentukan oleh hubungan “mesra” –antara DPR dan pemerintahan SBY saja. Banyak hal-hal yang  bakal tak terduga sebelumnya. Dan, itu menjadikan setgab harus berpikir keras –juga, berpikir ulang, jika tahun 2014 nanti benar-benar menjadi pertaruhan politiknya.

Kita lihat saja, sampai kapan “kemesraan” itu akan berlangsung.

jakarta, 17 mei 2010

Kaos Merah

Pada bulan april 2009 lalu, saya berkunjung ke Bangkok, Thailand. Ketika itu, suasana kota Bangkok tampak berjalan normal. Namun, dinamika politik dalam negerinya –seperti api dalam sekam. Artinya, stabilitas politik Thailand belum sepenuhnya pulih. Perdana menteri Thailand yang baru, Abhisit Vejjajiva, kiranya belum bisa diterima masyarakat Thailand secara menyeluruh. Mungkin, Abhisit menjadi perdana menteri karena limpahan “bola kekuasaan” dari Thaksin Shinawatra –melalui kudeta militer, tanpa proses pemilu.

Karenanya, kekuasaan Abhisit –oleh sebagian pihak, dianggap tidak sah dan tak memiliki legitimasi politik yang kuat.  Bagaimana pun, sisa-sisa kekuatan politik Thaksin –melalui tokoh-tokoh politik partainya, Thai Rak Thai, masih cukup punya taji. Mereka kerapkali melakukan aksi demonstrasi, menuntut segera dilakukannya pemilu ulang. Pihak Abhisit, belum memberikan tanggapan atas desakan pengikut Thaksin, hingga saat ini. Padahal, hanya melalui pemilu ulang –diharapkan, krisis politik di negeri gajah putih ini akan segera berakhir.

Kini, aksi demonstrasi  para pendukung Thaksin –menamakan diri kelompok “kaos merah”, sudah berlangsung sebulan lebih. Konsentrasi aksi mereka, tepat berada di jantung pusat komersial kota Bangkok, Thailand.  Dikabarkan, akibat aksi kaos merah ini, aktifitas bisnis di kota Bangkok macet. Kerugiannya, ditaksir mencapai puluhan milyard dollar dari total nilai perdagangan dan sebagainya.

Aksi kaos merah, diakui, sangatlah hebat. Mengapa? Bayangkan saja –layaknya sebuah aksi demonstrasi, bagaimana mungkin mereka mampu bertahan begitu lama, seolah mereka tak mengenal lelah? Mungkinkah, kelompok kaos merah itu orang bayaran? Atau, betulkah mereka itu tergolong sebagai kelompok militan –yang berharap hadirnya sebuah perubahan?

Di sini, kita patut mengapresiasi aksi kelompok kaos merah itu. Bukan soal tujuan politiknya, tapi soal bagaimana mereka mampu mengorganisir diri mereka dengan baik. Tidak gampang, memobilisasi puluhan ribu orang dalam sebuah aksi demonstrasi –seperti yang dilakukan Kaos Merah itu.  Kita mesti berpikir, bagaimana pola komunikasi yang mereka bangun, kebutuhan konsumsi dan cara mengelola “daya tahan militansi” kelompoknya dan lain sebagainya.

Sebab, kalaupun toh dikatakan “demo bayaran”, kelompok kaos merah itu –bisa jadi, tak akan mampu bertahan sekian lama. Seolah, di dalamnya ada “magnet” yang menggerakkan mereka. Meski, Thaksin kini berada dalam pengasingan, pengaruh politiknya masih kuat. Ia seakan memiliki hubungan emosional yang kuat –terutama masyarakat pedesaan di pelosok Thailand. Dan, kaos merah –bisa jadi bermakna sebuah gerakan akar rumput.

Yang menarik, mengapa pengaruh Thaksin masih sangat kuat di kalangan mereka? Saya sendiri tak tahu pasti. Tapi, menurut penuturan teman-teman kedutaan besar kita di Bangkok –yang saya temui, masyarakat kecil di pelosok kampung Thailand, memiliki kesan tersendiri terhadap Thaksin. Dirinya, sudah diangap sebagai “Bapak” bagi –meminjam istilah PDI-P, wong cilik di Thailand. Saat dirinya menjabat  perdana menteri, ia legalkan perjudian di kalangan masyarakat kecil –semacam kalau di negara kita, dulunya bernama SDSB.  Nah, uang hasil judi itu lalu dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Hasilnya, dikembalikan lagi ke masyarakat –dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, program sekolah gratis dan sebagainya. Intinya, dana hasil judi itu, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi mereka.

Wajar saja, di mata mereka popularitas Thaksin sangat tinggi. Bahkan, konon, popularitas Thaksin hampir sama dengan sang Raja, Bhumibol Adulyajed. Entahlah. Belakangan, banyak yang menganalisa –meski sifatnya masih sangat spekulatif, popularitas Thaksin ini dikhawatirkan akan mengancam sistem monarkhi –yang telah berabad-abad lamanya, mempengaruhi sistem pemerintahan di Thailand.

Di sini, –bisa jadi, Thaksin dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap keluarga Raja. Mantra demokrasi yang dihembuskan Thaksin dan pendukung setianya, akan meruntuhkan dominasi sistem monarkhi. Thailand akan menjadi negara penganut sistem republik, atau –mungkinkah ada istilah lain?

Sekali lagi, penilaian di atas masih spekulatif sifatnya.  Krisis politik di Thailand, kata banyak pengamat, tidak mudah bisa diprediksi. Seringkali berubah-ubah, dan perubahannya kadang sangat ekstrem. Bahkan, menurut teman saya dari kedutaan tadi, peran politik kelompok militer di Thailand juga sangat signifikan. Kelompok militer Thailand, dalam sejarahnya –memang,  dikenal memiliki reputasi tinggi dalam hal kudeta pemerintahan. Konon, banyak jenderal-jenderal militer dari negara kita, yang diam-diam “belajar” dan menjalin hubungan pribadi dengan oknum militer di Bangkok, seputar masalah-masalah kudeta.

Hingga saat ini, pimpinan aksi kaos merah masih bertahan, meski surat perintah penangkapan sudah berkali-kali  dikeluarkan. Mereka dikabarkan akan menyerahkan diri, tanggal 15 mei 2010 nanti. Mereka akan menyerah, untuk menghindari jatuhnya korban tindak kekerasan aparat keamanan.

Fenomena kaos merah di Thailand, kini, mereka sedang merajut mimpi bagi perubahan dan kejayaan negaranya. Dan, itu telah mereka buktikan –dengan segala resiko yang bakal terjadi.

Kaos merah di Thailand, memang beda dengan kaos merah di negeri kita.

jakarta, 20/04/2010

Polisi Makan Polisi

Nasib Susno Duadji –mantan Kabareskrim Mabes Polri, memang lagi sial. Dia ditangkap di bandara Soekarno-Hatta, beberapa waktu lalu, layaknya buronan kriminal. Dia ditangkap, saat hendak ke Singapore untuk melakukan general medical check up. Ia tak melawan. Segera saja, ia dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa. Namun, beberapa jam kemudian, ia dilepaskan kembali.

Aksi penangkapan Susno, akhirnya berbuntut protes. Tidak selayaknya, ia diperlakukan layaknya teroris. Beberapa pengacaranya, menilai penangkapan itu ilegal. Tidak ada surat resmi dari korp baju coklat ini, atas penangkapan dirinya. Ia bukan seorang tersangka, atas tindak pidana –misalnya.

Kepada pers, Humas Mabes Polri, Edward Aritonang, meluruskan sikap korpnya. Susno tidak ditangkap, tapi dicegah katanya. Ia harus lapor atasan, jika hendak pergi ke luar negeri. Karena Susno tak punya ijin, lalu ia dijemput paksa ke markas korpnya.

Susno, seringkali dihujani tuduhan pelanggaran kode etik, bertindak indisipliner dan sering mbolos kerja. Soal penegakan disiplin korp, rapor Susno memang merah. Sebagai anggota korp Polri aktif, ia masih terikat dengan ketentuan internal korpnya. Dengan cara itu, korp baju coklat ini bisa mengendalikan dirinya. Ini akan berbeda –misalkan saja, jika dirinya berstatus sebagai warga sipil lagi.

Namun, agaknya menjadi pertimbangan serius -seandainya saja, Susno dipecat dari korpnya. Kapolri sendiri tampak masih ragu. Terlalu banyak yang harus ia pikirkan. Mungkin, Susno dianggap terlalu banyak tahu kebobrokan di tubuh polri. Karenanya, kebijakan menindak tegas Susno, sama halnya menguliti wajah polri sendiri.

Sikap tegas Susno, kelihatannya sudah tidak bisa ditawar lagi. Susno sudah menjadi musuh bersama di internal korpnya. Atau, istilah yang populer menyebut, di tubuh polri sedang terjadi perang bintang. Di sini, Susno hanya seorang diri. Meski, sebetulnya –diam-diam, masih banyak teman-temannya yang mendukung tindakannya.

Tindakan Susno untuk membongkar mafia hukum atau mafia pajak di tubuh polri, sudah terlanjur meluber ke ruang publik. Karenanya, Susno tak merasa gentar. Ia sudah siap bertempur, hingga titik darah penghabisan. Toh, publik  pelan-pelan bisa tahu akar persoalan sesungguhnya di tubuh polri. Susno mengangap dirinya benar, karena punya bukti kuat. Ia tahu persis cara kerja polisi, karena dirinya juga seorang polisi.

Kini, semuanya berpulang pada diri  institusi polri sendiri. Apakah Kapolri akan bersikap serius membongkar mafia hukum atau mafia pajak –sebagaimana yang Susno katakan. Atau, akankah pimpinan Polri malah bersikap cari aman saja –sambil menutupi tubuh polri yang memang bopeng? Hanya Kapolri dan presiden –sebagai atasannya, yang tahu.

Yang patut kita catat, bahwa publik akhirnya tahu bahwa di tubuh polri terdapat mafia hukum –atau apalah sebutannya, sudah tak bisa disangkal lagi. Dalam hal ini, kita juga patut khawatir, jika nantinya pihak pimpinan polri hanya melakukan aksi “potong kaki” sebelah –dengan harapan, agar tak merembet pada organ tubuh di atasnya.

Saya yakin, dalam korp baju coklat itu, masih banyak Susno-Susno lain –yang, juga ingin menyuarakan isi hati yang sama. Untuk bisa membongkar mafia hukum di tubuh polisi, memang haruslah polisi sendiri. Di situlah, peran seorang Susno sangat dinantikan publik.

Dan, kini, Susno benar-benar menapaki jalan itu.

jakarta, 13/04/10

Data Intelijen

Aksi demonstrasi 09/12 lalu, ternyata berjalan tertib dan damai. Meski, sempat terjadi kericuan kecil –misalnya di Makassar, itupun sifatnya masih wajar. Dan, apa yang menjadi substansi aksi itu, peringatan hari anti korupsi dunia, yang jelas telah tercapai. Karenanya, banyak pihak mengapresiasi aksi demonstrasi itu sebagai sikap prilaku yang dewasa.

Ini perlu kita catat, sebagai bagian dari peningkatan kedewasaan politik masyarakat kita. Mereka sadar –terhadap, bagaimana menyampaikan aspirasi itu, tanpa harus bersikap anarkhi.

Ini berbeda dengan pernyataan SBY sebelumnya.  Bahwa, aksi 09/12 itu bakal ditumpangi kepentingan politik  yang  bermaksud menggoyang kekuasaanya. Ia bilang, sudah mengantongi nama-nama itu. Sumber  informasinya, katanya, berdasarkan laporan data intelijen. Di akhir pernyataannya, dia biasanya bilang, “ini bukan rumor, bukan guyonan, bukan gossip, tapi data intelijen”.

Akhirnya, kita pun bertanya, sudah sepatutnyakah data intelijen itu diumbar pada publik? Apa yang mendasari dirinya mengungkapkan data intelijen itu? Lalu, apakah data intelijen itu memang benar-benar valid atau justru fiktif? Sebab, bukan kali ini saja dia mengumbar data intelijen itu. Kita masih ingat, ketika peristiwa bom JW Marriot dan Ritz Carlton –beberapa bulan lalu, dia pun menyampaikan  pernyataan yang sama.

Sekali lagi, apa motif SBY menyatakan hal di atas?

Bahwa, kekhawatiran sebagian pihak –terutama SBY, aksi 09/12 diperkirakan akan chaos dan anarkhis, ternyata tak terbukti. Selanjutnya, apakah –berarti, SBY keliru memahami data intelijen tersebut? Agaknya, terlalu bodoh menilai SBY bersikap seperti itu. Jauh hari, tentu dia sudah mencium adanya gerakan politik yang akan mengancam kekuasaannya.

Sebagai orang yang tahu dunia intelijen, SBY tak mau kecolongan. Makanya, lagi-lagi, dia buka saja data intelijen itu di depan publik. Dengan asumsi, lawan politiknya akan berpikir-ulang.  Mereka akan mengira, gerakan politiknya sudah bocor. Dan, jika diteruskan, agaknya terlalu beresiko tinggi. Terlalu banyak penumpang gelap yang akan masuk –bisa jadi, termasuk SBY sendiri. Hingga, apa yang akan menjadi target politiknya, sulit bisa dicapai. Begitupun, situasi politik di lapangan takkan bisa mereka control.

Penilaian di atas, diasumsikan jika data intelijen itu memang benar-benar ada. Artinya, SBY bersikap “mendahului” gerakan politik lawan. Sekaligus, strategi ini ia gunakan sebagai bagian dari psy-war terhadap siapa saja yang bermaksud melengserkan kekuasaannya. Di samping itu, dalam waktu bersamaan, ia ingin meraih simpati masyarakat –seolah-olah dirinya terancam.

Tapi, mungkinkah data intelijen itu fiktif, semacam gertakan politik semata? Bisa jadi, benar. Nyatanya, aksi demonstrasi peringatan hari anti korupsi itu berjalan normal saja. SBY hanya ciptakan monster imajiner, yang membuat masyarakat yang akan ikut berdemo nyalinya ciut.  Masyarakat jadi resah dan takut, karena hal itu yang diharapkan –sebagai satu-satunya upaya membelah konsentrasi massa.

Seandainya saja, aksi demonstrasi 09/12 lalu, berlangsung rusuh  –terlepas apa penyebabnya, bukankah SBY sudah memberikan data intelijen sebelumnya? Artinya, memang benar. Bahwa, data intelijen SBY bukan sekedar mengada-ada. Bukan gossip lagi, terlebih  asal bicara saja.

Orang lalu menyimpulkan, dalam konteks demo 09/12 lalu, ternyata SBY tampak sedang menggosip saja. Ia benar-benar “memainkan” strategi intelijen, sesuai keinginannya. Dan, itu berhasil. Seandainya, lawan politik –sebagaimana yang dia maksud itu ada, ternyata benar-benar tiarap. Jikapun, lawan politik itu tak ada, apa salahnya dia ciptakan –seolah-olah memang nyata, jika memang diperlukan.  Namanya juga, permainan intelijen.

Tapi, jangan-jangan, data intelijen itu malah dia simpan rapi. Siapa tahu, di kemudian hari, data itu akan dipentaskan  lagi –dengan lakon dan tempat yang berbeda.

Nah, lho mau bilang apa?

Jakarta, 11/12/2009

pasca aksi 09/12

Pasca aksi 09/12 lalu, memperingati hari anti korupsi dunia, muncul beberapa analisa menarik. Di satu pihak, kekhawatiran dan stigmatisasi SBY terhadap aksi itu, ternyata tak terbukti. Sebelumnya, SBY sangat bersemangat menuding seseorang dan upaya-upaya menunggangi aksi itu untuk menggulingkan kekuasaannya.
Kenyataannya, di pihak lain, aksi itu berjalan damai dan tertib. Mereka menuntut SBY minta maaf, atas pernyataan sebelumnya. SBY dinilai telah menerima informasi inteligen yang salah.
Namun, Menkopolhukam –Joko Suyanto, buru-buru membantah jika laporan inteligen itu salah.
Saya kira, yang patut kita cermati –dalam hal ini, sikap “mendahului” pernyataan seolah-olah ada ancaman terhadap dirinya. Dan, strategi ini seringkali ia gunakan dalam beberapa kasus –misalnya dalam peristiwa Marriot II yang lalu.
SBY sedang memainkan psikologi lawan maupun masyarakat. Ia buka ke permukaan –yang seolah, ada gerakan lawan yang sedang membuntuti aksi damai tersebut. Sekaligus, ia sedang menggali simpati massa atas apa yang bakal terjadi pada dirinya.
Bagi lawan politik, pernyataan SBY ini memang tidak menguntungkan. Strategi mereka sudah tercium oleh SBY, karenanya tak ada pilihan lain kecuali mengurungkannya. Jika pun rencana ini diteruskan, hasilnya tak akan bisa maksimal. Akan bertambah blunder dan kontra-produktif jadinya.
Asumsi ini, dikemukakan jika memang laporan data intelijen itu benar adanya. Namun, sebaliknya, jika pengertian lawan –dalam hal ini, bermakna fiktif, bukankah hal itu juga bisa ia ciptakan?
Sebagai catatan, sebagai sebuah gerakan kontra-intelijen, SBY dalam aksi tersebut dapat dikatakan menang. Sayangnya, secara politik, ia masing belum beruntung. Mestinya, pernyataan itu cukup disampaikan para pembantunya saja, tak perlu dirinya.
Sampai di sini, ia telah mampu mematahkan strategi lawan, namun kepercayaan publik terhadap dirinya belum sepenuhnya pulih. Ia masih dianggap sebagai pembohong, karena asumsinya tak terbukti.

Jakarta, 10/12/2009

Check out .: Primair Online – Portal Berita Hukum & Politik | Versi lengkap berita aliran dana Century dan konfirmasi para pihak :.

I want you to take a look at: .: Primair Online – Portal Berita Hukum & Politik | Versi lengkap berita aliran dana Century dan konfirmasi para pihak :. 

SBY Bakal Jatuh?

Jeffrey Winters, seorang pengamat politik dari Nortwest University, AS, menyatakan jika nanti terbukti partai demokrat –atau patai lain sekalipun, menerima aliran dana bank century, maka pemilu 2009 lalu tidak sah.  Makanya, pemilu haruslah diulang lagi, karena pemerintahan SBY-Boediono ini tidak sah.

Dirinya memprediksi, pemerintahan SBY-Boediono ini bakal jatuh. Kalau SBY bisa bertahan sampai 2010, maka seterusnya ia akan lolos. Tapi, akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang catat.

Proyek penjaminan bank century, ia nilai banyak memunculkan kejanggalan. Karenanya, diharap semua pihak untuk ikut “membongkar” masalah century ini. Tidak harus bergantung pada politisi senayan saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ini penting, agar, ke mana saja dana century itu mengalir, dapat diketahui secara  jelas.

Memang, tidaklah gampang mengusut aliran dana tersebut. Banyak pihak menilai –jika nantinya, desakan politik sudah tak terbendung, dan dugaan bahwa SBY dan partai tidak terbukti menerima aliran dana itu, maka harus ada yang “dikorbankan”.  Yang penting, SBY dan partainya, dinyatakan bersih.

Perubahan sikap mendadak partai demokrat, tiba-tiba mendukung hak angket, dinilai sangat aneh. Ada apa ini? Mereka merubah strateginya, dari sikap defensif ke arah koorporatif. Dengan harapan, mereka akan bisa mengendalikan arah politiknya. Sebagai kekuatan mayoritas di parlemen, tentunya ia mampu. Tapi, tidak jika kekuatan massa yang akan bicara.

Kekhawatiran sebagaian politisi –yang menduga, kelompok demokrat akan “membajak” hak angket, sangat beralasan. Sebab, hanya dengan cara itu, mereka bisa membungkam dan melokalisir kekuatan politik parlemen.

Lalu, mungkinkah akan dilakukan operasi politik –dengan memanipulasi alat bukti hukum atas skandal century tersebut? Bisa jadi.

Prediksi Winters, agaknya bakal jadi kenyataan. Namun, semuanya berpulang pada para pemegang mandat negeri ini, rakyat Indonesia.

Nunggu apa lagi?

Jakarta, 27 November 2009

 

Cuci Tangan SBY

Upaya membongkar skandal Bank Century, terus saja bergulir. Pihak DPR-RI, sejak awal sudah ambil langkah taktis, gelar dukungan hak angket. Meski semula berjalan alot, kini –kabarnya, partainya SBY juga ikut-ikutan mendukung hak angket itu. Partai Demokrat, agaknya tak punya pilihan menghindar. Sebuah partai besar, tapi nasibnya terjebak oleh sikapnya sendiri. Mau tak mau, ia harus menelan ludahnya sendiri.

Bagaimana tidak? Sedari awal, partainya SBY ini dikenal paling vocal menentang penggunaan hak angket. Sikap mereka sinis, bahkan cenderung depensif –membela kepentingan kelompoknya. Tapi, setelah SBY pidato (23//11/2009) –terkait soal responnya terhadap kasus Bibit-Chandra dan skandal bank century, sikapnya berubah drastis. Mereka buru-buru mendukung hak angket. Seolah, mereka tak mau kehilangan muka di depan rakyat.

Sikap mereka itu, sekaligus mempertegas dugaan, betapa dangkalnya keberpihakan mereka terhadap kepentingan pemberi mandat. Yang terjadi –sebenarnya, adalah bagaimana menyelamatkan sekelompok orang saja.

SBY sendiri, pesannya sudah jelas. Bongkar dan bedah masalah bank century. Ungkapan SBY ini, mudah-mudahan bukan karena adanya tekanan politik massa. Tapi, benar-benar komitmennya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, jangan sampai –di depan publik ia bilang tindak tegas, di belakang lain. Kita berharap, hukum tidak lagi dieksploitasi untuk menutupi “borok” politik.

Kini, BPK sudah buat laporan auditnya. Hanya saja, BPK tidak bisa melaporkan ke mana saja aliran dana century itu mengalir. Alasannya, kewenangan ada di tangan PPATK. Lalu, bagaimana dengan sikap PPATK sendiri? Hingga kini, belum ada kabar. Mungkin, ia masih “merapikan” daftar penerima aliran dananya.

Siapa tahu, aliran dana itu justru mengalir di tempat yang tak aman. Makanya, perlu “finishing touch”-nya yang rapi, masih dalam koridor hukum. Di sini, pernyataan SBY yang merasa difitnah –bahwa ia dan partainya, seolah telah menerima aliran dana itu, justru irrelevant dan memunculkan tanda tanya besar. Ia mestinya tak perlu buat pernyataan semacam itu, sebelum semuanya jadi terang-benderang.

Sementara, sosok Boediono dan Sri Mulyani kerapkali jadi bahan perbincangan publik. Keduanya, dianggap sebagai orang yang paling bertanggung-jawab atas masalah skandal bank century. Kebijakan pemerintah mengucurkan dana talangan (bailout), sekitar 6.7 trilyun, dinilai telah menabrak ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Belum lagi, keputusan bailout itu –konon, juga dilakukan secara sepihak. Hal-hal inilah yang perlu dibongkar –sebagaimana keinginan SBY.

 Maka wajar, jika kedua orang pejabat Negara itu, diminta mundur. Atau, sebagai bentuk tanggung-jawab moralnya, mereka non-aktif dulu. Agar, apa yang menjadi keinginan SBY tadi bisa segera terpenuhi. Bukankah –dengan begitu, keduanya akan meringankan beban SBY? Memang. Tapi, pilihan politik semacam itu, tidaklah gampang. Mereka tentu akan mengkaji, baik dari aspek politik maupun hukumnya.

Di sini, kejujuran kedua pejabat tersebut, sangatlah ditunggu-tunggu. Atas dasar dan perintah siapa, keduanya berani mengambil kebijakan di atas. Diakui, keduanya bukanlah orang penentu dalam pengambilan putusan politik. Di atas mereka, masih ada orang yang lebih berkuasa. Tapi, mungkinkah mereka jalan sendiri? Hingga, pimpinan politik di atasnya tak pernah tahu? Sangat tak mungkin, jawabnya.

SBY sendiri, telah mengisyaratkan pakai pendekatan hukum. Dengan asumsi, alat bukti dan jangkauannya takkan sampai di depan pintu rumahnya. Atau, paling tidak, melalui mekanisme ini –jangkauan hukumnya masih bisa dikanalisasi ke arah lain. Karenanya, kekhawatiran sebagian politisi DPR-RI, terhadap kecenderungan upaya “pembajakan” hak angket, sangat beralasan. Artinya, niat baik politisi demokrat ikut ramai-ramai dukung hak angket, patut dicurigai.

Sejauh ini, saya teringat pesan dan pernyataan Gus Dur –sebutan khas KH. Abdurrahman Wahid, baik terkait soal Bibit-Chandra maupun skandal bank century, bahwa nampaknya SBY mau cuci tangan. `

Jika memang demikian, yang harus diingatkan pada SBY –adalah, bahwa di negeri ini sudah tidak ada “sabun cuci” lagi. Mau cuci tangan pakai apa?

Jakarta, 26 nopember 2009